DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN BARAT

DAYASOS

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

 Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin, Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:

Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:

    1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;

   2. Memberikan petunjuk dan menilai prestasi kerja bawahan;

   3. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial fakir miskin guna peningkatkan kesejahteraan sosial;

   4. Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin;

  5. Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada dilingkungan kurang layak huni/kumuh dan  daerah terpencil/ komunitas adat terpencil (KAT);

   6. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

RS-RTLH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Kegiatan RS-RTLH tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan,bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat.

Maksud, Tujuan dan Sasaran RTLH

a. Maksud

1.Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rehabilitasi    sosial rumah tidak layak huni.

2. Membantu masyrakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera.

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan makmur.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan.

b.Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur.

2. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.

3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas keniskinan dan keterbelakangan.

c. Sasaran

Dalam kegiatan ini sasarannya adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan tergolong dibawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah.

 

Kriteria :

Kondisi Rumah :

1)    Luas lanyai perkapita < 4 m2 (perkotaan), < 10 m2 (perdesaan)

2)    Sumber airr tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas

3)    Tidak mempunyai akses MCK

4)    Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia

5)    Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara

6)    Tidak memiliki pembagian ruangan

7)    Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap

8)    Letak rumah tidak teratur dan berdempeta

9)    Kondisi rusak

Kondisi lingkungan :

1)    Lingkungan kumuh dan becek

2)    Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar

3)    Jalan setapak tidak teratur

Kondisi keluarga :

1)    Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)

2)    Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)

 

Persyaratan RS-RTLH:

1. Permohonan

2. Foto Rumah

3. Fotocopy KTP

4. Fotocopy KK

5. Surat Milik Tanah

6. Surat Keterangan tidak mampu / Kartu KPS ( Kartu Perlindungan Sosial)

 

KELOMPOK USAHA BERSAMA 

PENGERTIAN

a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

b. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK.

c. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui:

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok

2. Peningkatan pendapatan

3. Pengembangan usaha

4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

PERSYARATAN KUBE

1. Foto copy KK

2. Foto copy KTP

3. Surat Keterangan Tidak Mampu/ KPS

4. Harus masuk Data BDT

5. 1 Kelompok 10 KK

6. Permohonan Jenis Usaha

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;

2. Memberikan petunjuk dan menilai prestasi kerja bawahan;

3. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka melaksanakan pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial dan bantuan sosial kepada pekerja sosial masyarakat, wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, Dunia Usaha, Karang Taruna,LKKS,LK3, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, pembinaan Karang Taruna dan pembinaan organisasi sosial lainya;

5. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

7. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; 

TKSK

TUJUAN, FUNGSI DAN PERANAN TKSK

Pembentukan dan penugasan TKSK bertujuan untuk :

a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;

b. mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan

c. terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

d. TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan.

e. TKSK di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) orang.

f. TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.

Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

a. Melakukan pemetaan sosial berupa data PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

b. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;

c. Melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

d. Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;

e. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan f. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

a. Koordinasi;

b. Administrasi; dan

c. Fasilitasi

 Karang Taruna

Pengertian Karang Taruna adalah Organisasi  Sosial  wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas  dasar  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  dari, oleh, dan  untuk  masyarakat  terutama  generasi  muda  di  wilayah desa/kelurahan  atau  komunitas  adat  sederajat  dan  terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Berikut kutipan isi pedoman:

Tujuan Karang Taruna adalah :

a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan  kesadaran dan  tanggung  jawab  sosial  setiap  generasi  muda  warga Karang  Taruna  dalam  mencegah,  menagkal, menanggulangi  dan  mengantisipasi  berbagai  masalah sosial.

b. Terbentuknya  jiwa  dan  semangat  kejuangan  generasi muda  warga  Karang  Taruna  yang  Trampil  dan berkepribadian serta berpengetahuan.

c. Tumbuhnya  potensi  dan  kemampuan  generasi  muda dalam  rangka mengembangkan  keberdayaan  warga Karang Taruna.

d. Termotivasinya  setiap  generasi  muda  warga  Karang Taruna  untuk  mampu  menjalin  toleransi  dan  menjadi perekat  persatuan  dalam  keberagaman  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna  dalam  rangka  mewujudkan  taraf  kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

f. Terwujudnya  Kesejahteraan  Sosial  yang  semakin meningkat  bagi  generasi  muda  di  desa/kelurahan  atau komunitas  adat  sederajat  yang  memungkinkan Pelaksanaan  fungsi  sosialnya  sebagai  manusia pembangunan  yang  mampu  mengatasi  masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

g. Terwujudnya pembangunan  kesejahteraan  sosial generasi muda  di  desa/kelurahan  atau  komunitas  adat  sederajat yang  dilaksanakan  secara  komprehensif,  terpadu  dan terarah  serta  berkesinambungan  oleh  Karang  Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. 

Tugas

Setiap  Karang  Taruna  mempunyai  tugas  pokok  secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social  terutama  yang  dihadapi  generasi  muda,  baik  yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Fungsi

Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :

a. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.

b. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.

c. Penyelenggara  pemberdayaan  masyarakat  terutama generasi  muda dilingkunggannya  secara  komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.

d. Penyelenggara  kegiatan  pengembangan  jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

e. Penanaman  pengertian,  memupuk  dan  meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.

f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan g.memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Pemupukan  kreatifitas  generasi  muda  untuk  dapatmengembangkan  tanggung  jawab  sosial  yang  bersifat rekreatif,  kreatif,  edukatif,  ekonomis  produktif  dan kegiatan  praktis  lainnya  dengan mendayagunakan  segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.

h. Penyelenggara  rujukan,  pendampingan,  dan  advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

i. Penguatan  sistem  jaringan  komunikasi,  kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

j. Penyelenggara  usaha-usaha  pencegahan  permasalahan sosial yang aktual.

Kriteria :

a. Organisasi sosial kepemudaan dan berkedudukan di desa/keluarahan.

b. Mempunyai nama, alamat, struktur organisasi dan susunan pengurus yang jelas.

c. Otonom dan bukan vertikal.

d. Keanggotaannya bersifat pasif (steelsel pasif).

e.Usia anggotanya berkisar antara 13-45 tahun.

 

LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling,konsultasi,pembelian/ penyebarluasan informasi, Outreach/ penjangkauan,perlindungan,pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional,termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.

Tujuan LK3

a. Meningkatkan kemampuan keluarga melalui pemberian konseling untuk memahami dan memiliki alternatif-alternatif pemecahan permasalahan mereka sendiri

b. Memberikan pelayanan sosial keluarga untuk memecahkan masalah dan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai

c. Memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pemecahan masalah keluarga

d. Menumbuhkan kepedulian keluarga, kelompok, masyarakat, dan organisasiterhadap permasalahan keluarga dan cara mengatasinya sehingga dapat berperan serta secara aktif

Fungsi LK3

a. Pemcegahan

b. Perlindungan

c. Pengembangan dan Pemberdayaan

d. Rujukan

LKKS

Pengurus LKKS Kapubaten Pasaman Barat mempunyai tugas layanan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pasaman Barat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di ats Pengurus mempunyai uraian tugas :

1. Mengkoordinasikan LKS/ORSOS

2. Membina LKS/ ORSOS

3. Mengembangkan model pelayanan Kesejahteraan Sosial

4. Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

5. Melakukan Advokasi sosial dan Advokasi anggaran terhadap Lembag Keseahteraan Sosial/ Organisasi Sosial.

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:

1. Pengusulan penghargaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial;

2. Pengusulan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;

3. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;

4. Pelaksanaan restorasi sosial; catatan cari penjelasannya;

5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

6. Pengelolaan makam pendiri dan tokoh yang berjasa bagi Pemerintah Kota Semarang; dan

7. Penyusunan data dan informasi Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial. 

 
© 2019 Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat | Supported by : Tim IT Kominfo